MEDAN - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Indonesia (Badko HMI) Sumut
mengecam keberadaan soal Ujian Nasional (UN) mengenai biografi calon presiden
(capres) PDIP, Joko Widodo alias Jokowi.
Menurut Ketua Badko HMI
Sumut, Anggia Ramadhan, pencantuman nama
Gubernur DKI Jakarta itu adalah bentuk kampanye terselubung.
Dia menambahkan,
keberadaan nama Jokowi sengaja dibuat
agar sosok capres PDIP itu semakin terkenal. Namun, menurutnya ranah pendidikan
tak sepatutnya dijadikan sebagai lapangan politik.
"UN itu instrumen
akademik, sehingga tidak seharusnya ditunggangi kepentingan politik. Informasi
yang ada dalam soal ujian, seharusnya mencerdaskan siswa bukan bermuatan
politik. Ini tidak bisa dibenarkan," ujar Anggia, Selasa (15/4/2014).
Anggia berharap,
pemerintah mengusut tuntas keberadaan soal tersebut. Sehingga, tidak kemudian
terulang dan merusak tatanan pendidikan nasional.
"Harus dicari siapa
yang terlibat. Jangan sampai institusi pendidikan diisi dengan kepentingan
politik pragmatis. Ini memang tahun politik. Semua bisa dijadikan komoditi,
tapi tidak untuk pendidikan. Terlalu mahal kompensasinya," paparnya.
Angia pun menilai, Jokowi
tidak pantas berada di soal UN, karena bukanlah
merupakan sosok yang bisa disamakan dengan pahlawan nasional. Badko HMI
Sumut juga menilai kampanye terselubung dan intervensi itu bisa dibuat oleh
intervensi asing.
"Kita semua tahu UN
adalah proyek yang digagas dan dibiayai oleh asing atau World Bank. Apabila ada
faktor kesengajaan, ini bentuk perusakan sistem pendidikan secara
mendasar," tutupnya.
Sumber: http://pemilu.okezone.com/
0 komentar:
Posting Komentar