Jumat, 18 April 2014

MEDAN - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Indonesia (Badko HMI) Sumut mengecam keberadaan soal Ujian Nasional (UN) mengenai biografi calon presiden (capres) PDIP, Joko Widodo alias Jokowi.
Menurut Ketua Badko HMI Sumut, Anggia Ramadhan,  pencantuman nama Gubernur DKI Jakarta itu adalah bentuk kampanye terselubung.
Dia menambahkan, keberadaan nama Jokowi sengaja  dibuat agar sosok capres PDIP itu semakin terkenal. Namun, menurutnya ranah pendidikan tak sepatutnya dijadikan sebagai lapangan politik.
"UN itu instrumen akademik, sehingga tidak seharusnya ditunggangi kepentingan politik. Informasi yang ada dalam soal ujian, seharusnya mencerdaskan siswa bukan bermuatan politik. Ini tidak bisa dibenarkan," ujar Anggia, Selasa (15/4/2014).
Anggia berharap, pemerintah mengusut tuntas keberadaan soal tersebut. Sehingga, tidak kemudian terulang dan merusak tatanan pendidikan nasional.
"Harus dicari siapa yang terlibat. Jangan sampai institusi pendidikan diisi dengan kepentingan politik pragmatis. Ini memang tahun politik. Semua bisa dijadikan komoditi, tapi tidak untuk pendidikan. Terlalu mahal kompensasinya," paparnya.
Angia pun menilai, Jokowi tidak pantas berada di soal UN, karena bukanlah  merupakan sosok yang bisa disamakan dengan pahlawan nasional. Badko HMI Sumut juga menilai kampanye terselubung dan intervensi itu bisa dibuat oleh intervensi asing.
"Kita semua tahu UN adalah proyek yang digagas dan dibiayai oleh asing atau World Bank. Apabila ada faktor kesengajaan, ini bentuk perusakan sistem pendidikan secara mendasar," tutupnya.

Sumber: http://pemilu.okezone.com/

0 komentar:

Posting Komentar

| Yakin-Usaha-Sampai |