HMI Desak Aparat Hukum Tindak Tegas Pelaku Kecurangan Pemilu

 

Jakarta, Sayangi.com - Fenomena disorientasi dan carut-marutnya Pemilu 2014 seharusnya menjadi titik balik bangsa ini untuk meninjau kembali sistem demokrasi dan sistem pemilu yang diterapkan, untuk kemudian dilakukan rekonstruksi dan reorientasi sistem.

“Tertukarnya surat suara, pemilu ulang, pencoblosan masal di Nias, molornya penghitungan suara dan praktik money politic yang terlihat kasat mata, merupakan beberapa indikasi pemilu bermasalah dan gagal,” kata Ketua Umum HMI Cabang Bandung Ridwan Nurrohim dalam rilis yang diterima Sayangi.com, Kamis (17/4).

Menurut Ridwan, paradigma masyarakat yang dibangun sangat pragmatis. Penyelenggara pemilu, peserta pemilu, baik itu partai politik maupun calegnya, tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat.

“Hal tersebut semakin mengarahkan bangsa kepada jurang kehancuran. Tatanan Sosial sudah tentu akan cenderung koruptif. Dengan kondisi ini, saya berkesimpulan bahwa pemilu 2014 gagal,” tulis Ridwan.

Untuk itu, lanjutnya,  perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir praktik politik uang dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis untuk kepentingan pihak tertentu.

“Kami mendesak penegak hukum untuk menindak secara tegas oknum parpol, penyelenggara dan pengawas pemilu yang berbuat kecurangan dalam pemilu. Dan DKPP harus melakukan pengawasan ekstra kepada semua penyelenggara pemilu,” tegasnya.

Dalam rilisnya, ia juga menulis agar diadakan amandemen ke V UUD 1945 sebagai langkah perbaikan sistem demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia.

“Dengan begitu tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera akan terwujud,” tutupnya.

Sumber: http://www.sayangi.com/